Siap-siap, BLT Subsidi Upah Berakhir, Ini kata Menteri

Artikel diperbarui pada 13 September 2022.

Pertanyaan BLT tentang subsidi upah tetap muncul meski pemerintah mengumumkan bahwa program ini telah berakhir. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan program subsidi upah BLT tidak bisa dilanjutkan pada 2021.

“Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari di tahun ini. Kemnaker belum mendapat penugasan kembali menyalurkan BSU,” kata Ida kepada detikcom pada Selasa (2/2/2021).

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT Bersubsidi Upah terkadang disebut sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan. Penerima bantuan subsidi upah (BSU) adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan yang rutin membayar iuran.

Subsidi upah BLT yang akan berakhir pada Desember 2020 dimaksudkan untuk membantu para pekerja mengatasi pandemi COVID-19. 12,4 juta pekerja dengan nilai sekitar 2,4 juta rupee per orang didukung.

Sebagai gantinya, pemerintah melanjutkan program kartu pra-kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan karyawan terdampak COVID-19 melalui berbagai pemagangan dan kursus pelatihan.

“Kemnaker ikut berpartisipasi dalam kartu prakerja dan program padat karya yang memang rutin dilakukan. Tujuan pelatihan tidak hanya masuk pasar kerka, tapi juga mengembangkan usaha dan lapangan kerja baru,” kata Ida.

Jika pemberitaan subsidi upah BLT sudah jelas kapan, bagaimana dengan Kartu Pra Kerja Angkatan 12?

Sejauh ini belum ada kabar mengenai dimulainya registrasi kartu pra-kerja untuk Charge 12. Louisa Tuhatu, Direktur Komunikasi Manajemen Implementasi Kartu Pra-Kerja, menyatakan bahwa informasi terbaru mengenai Kartu Pra-Kerja 12-Charge pasti akan diumumkan.

Program kartu pra kerja merupakan satu dari tujuh program bantuan sosial yang akan dilanjutkan pemerintah pada tahun 2021. Anggaran kartu pra-kerja mencapai 20 triliun rupee setelah pemerintah menambahkan 10 triliun rupee.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi XI DPR, Rabu (27/1/2021), menyatakan anggaran untuk kartu pra kerja akan ditingkatkan. Menurut dia, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggandakan anggaran untuk kartu pra kerja dibandingkan tahun 2020.