Berikut ini adalah daftar bansos dan bantuan modal usaha yang cair bulan Juli Agustus 2021. | via goodscoop.id

7 Bantuan Modal Usaha dari Pemerintah yang Diperpanjang Sampai Agustus 2021

Dian Sari S.Pd. 19 Juli 2021 Trending

Artikel diperbarui pada 19 Juli 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memperluas tujuh jenis perlindungan sosial (perlinsos) di bawah Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021.

Pertama, Kartu Sembako, Sri Mulyani mengatakan akan menambah dukungan ekstra pada program Kartu Sembako selama 2 bulan, yaitu Juli-Agustus 2021. Artinya penerima program Kartu Sembako mendapat tambahan dana untuk jangka waktu 14 bulan dengan besaran manfaat Rp 200.000 per bulan.

“Mereka akan menambahkan 2 bulan tambahan pada Juli-Agustus sehingga mereka akan menerima Rp 400.000. Untuk keluarga dengan kartu sembako. Jadi Anda akan menerima 14 bulan pembayaran untuk 2021,” kata menteri keuangan saat konferensi pers, Sabtu (17 /7).

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan sebesar Rp 7,52 triliun, yang nantinya akan ditopang 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta jiwa. Pada 9 Juli, realisasi kartu sembako mencapai Rp 24,11 triliun atau 59,8%.

Kedua, tambahan tunjangan beras Bulog sebesar 10 kg/keluarga bagi pemegang kartu sembako dan penerima kesejahteraan tunai (BST). Untuk pengadaan beras, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,58 triliun yang ditujukan untuk 28,8 juta keluarga.

“Total 10 kg/keluarga akan menerima beras dari Bulog, dengan anggaran Rp 3,58 triliun. Itu sekitar 250.000 ton yang dikeluarkan dari camp Bulog dan dibagikan ke seluruh keluarga BST dan kartu sembako,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, tambahan penerima manfaat BST yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah 5,9 juta KPM sebagai tindak lanjut dari proposal pemerintah daerah. Program ini ditujukan bagi warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Sembako dan di luar KPM BST dan yang sudah pernah menerimanya. Bantuan tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, per kasus Rp 200.000/KPM/bulan, dana yang tersedia mencapai Rp 7,08 triliun.

Keempat, diskon tarif listrik hingga Desember 2021. Diskon listrik ini awalnya akan berakhir pada September 2021. Impuls yang diberikan hingga akhir tahun ini antara lain diskon tarif listrik dan penerapan pembebasan debit atau langganan.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,91 triliun untuk bantuan diskon listrik. Anggaran diskon listrik naik dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 9,49 triliun. “Untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA kami perpanjang hingga Desember 2021 dengan diskon 50% (450 VA) dan 25% (900 VA),” kata Sri Mulyani.

Kelima, dana kartu tambahan sebelum penghentian adalah Rs 10 triliun, sehingga total cap menjadi Rs 30 triliun. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja yang mencapai 5,6 juta peserta.

“Kami akan menambah Rs 10 triliun untuk memungkinkan program kartu pra-kerja untuk menambah 2,8 juta pendaftar, sehingga total anggaran menjadi Rs 30 triliun dengan total Rs 8,4 juta,” katanya.

Sementara itu, setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif sebesar Rp 600.000/bulan selama 4 bulan. Jumlah total bantuan yang diterima adalah 2,4 juta rupee dan 50.000 rupee setiap kali mereka menyelesaikan survei.

Keenam, pemerintah juga melanjutkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Alokasi anggaran yang semula disiapkan sebesar Rp 17,46 triliun. Benefit yang diterima sebesar Rp 300.000 per bulan untuk jangka waktu 6 bulan. Hibah berikutnya untuk bulan Mei-Juni akan dibayarkan pada Juli 2021.

Ketujuh: Subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Sebelumnya, subsidi ini berakhir pada Mei. Subsidi tersebut ditujukan kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru/dosen. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,54 triliun sehingga total menjadi Rp 8,53 triliun.

“Pertama (pendanaan) selesai Mei, mahasiswa libur akhir tahun dan akan mulai lagi Juli. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami memiliki 38,1 juta guru. Kita sudah alokasikan Rp 5,54 triliun untuk cover sampai Desember, grand total Rp 8,53 triliun dari alokasi awal Rp 3 triliun,” kata Menkeu.