free page hit counter
Bansos Larangan Mudik
Ini 5 fakta bansos larangan mudik 2021. | goodscoop.id

6 Fakta Bansos Larangan Mudik 2021 dari Pemerintah

Artikel diperbarui pada 12 September 2022.

Bansos Larangan Mudik
Ini 5 fakta bansos larangan mudik 2021. | goodscoop.id

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa larangan mudik akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Sebagai kompensasinya, pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat atas adanya larangan mudik tersebut.

Sayangnya, bansos ini tidak bisa diperoleh oleh semua orang yang membatalkan rencana mudik mereka.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede memaparkan pembagian tunjangan kesejahteraan, antara lain:

#1. Distribusi dipercepat

Menurut Raden, ini bukanlah program baru, hanya program kesejahteraan dalam bentuk bansos biasa yang dijalankan secara rutin seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika Idul Fitri jatuh sekitar tanggal 13 Mei 2021, tunjangan kesejahteraan akan disalurkan pada awal Mei, sebelum hari raya Idul Fitri.

Dengan bantuan sosial ini, menurut Raden, penerima bisa mentransfer sebagian dana tersebut kepada keluarga dan kerabatnya di desa.

#2. Skala prioritas

Menurut Raden, pemerintah pusat sebenarnya harus memberikan bantuan ini dengan skala prioritas.

Karenanya, kelompok masyarakat yang paling terpukullah yang kemudian menerima bantuan sosial untuk pelarangan mudik ini.

#3. Kompensasi untuk kelas menengah?

Apakah ada kompensasi bagi kelas menengah yang tidak mendapat sembako dan kartu PKH tapi tidak pulang?

Sayangnya, menurut Raden, belum ada posko khusus kesejahteraan untuk kelompok ini.

Namun, ia mengatakan bansos bagi keluarga menengah tersebut datang secara tidak langsung melalui anggaran kesehatan yang meningkat tajam pada 2021.

Kenaikan tersebut terjadi tidak hanya pada anggaran kesehatan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), tetapi juga pada APBN.

#4. Anggaran kesehatan meningkat

Untuk anggaran klaster kesehatan di PEN terjadi kenaikan dari Rp 87,55 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 176,3 triliun pada tahun 2021.

Sementara itu, anggaran kesehatan nasional oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalami peningkatan dari Rp 169 pada tahun 2020 menjadi Rp. Rp 254 triliun pada tahun 2021.

Dengan kenaikan anggaran ini, kata Raden, pemerintah bisa memulai program vaksinasi bagi 181 juta orang.

#5. Keluarga di DTKS

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Koordinasi PMK Tubagus Achmad Choesni Sabtu pekan lalu, 27 Maret 2021 menyatakan bahwa bansos ini adalah bansos rutin.

“Hanya untuk kelompok penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan penerima sebelumnya,” kata Tubagus saat dihubungi.

#6. Jumlah penerima

Dikutip dari situs resmi dtks.kemensos.go.id, saat ini terdapat 27 juta keluarga di DTKS. Sebanyak 96 juta orang atau sekitar 35 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta tinggal di sana.

Ada 10 juta keluarga penerima khusus PKH. Sekarang ada 18,7 juta keluarga untuk kartu sembako. Pendistribusiannya masih sama seperti biasanya, melalui bank pemerintah atau PT Pos Indonesia.

Tinggalkan Balasan