Kebijakan Fiskal dan Moneter, Kenali Perbedaan Antar Keduanya!

Artikel diperbarui pada 27 April 2023.

Dalam dunia ekonomi serta perbankan, terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai pedoman, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Istilah tersebut sering dipakai oleh pemerintah dalam mengelola seluruh kegiatan perekonomian dari suatu negara.

Kedua kebijakan ini mengandung segala keputusan dan peraturan yang diputuskan untuk menjaga keseimbangan atau stabilitas perekonomian negara. Tentu saja karena itu, kebijakan fiskal serta moneter memiliki peran penting yang perlu dipahami dengan benar dan teliti.

Oleh karena itu, ketahuilah perbedaan dari kedua kebijakan tersebut. Mengetahui perbedaan dari keduanya merupakan langkah awal dalam upaya mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Berikut ini adalah uraian lengkapnya:

Pengertian Kebijakan Fiskal

Hal pertama yang membedakan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi definisi yang dimiliki oleh masing-masing kebijakan. Definisi ini disimpulkan dari fungsi serta peran dari keduanya.

Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah strategi yang pemerintah lakukan agar pemasukan dan juga pengeluaran negara bisa terjaga tetap dalam kondisi stabil. Sehingga, perekonomian yang dijalankan dapat bertumbuh dengan baik.

Lebih spesifik, OJK menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang mengatur tentang utang piutang, penerimaan belanja pemerintah, dan perpajakan. Semua itu diatur untuk memenuhi tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

Kebijakan fiskal ini sebenarnya telah hadir sejak zaman kolonial Belanda tahun 1944. Kemudian setelah melalui berbagai revisi, kebijakan fiskal telah diatur berdasarkan UUD 1945. Kementerian Keuangan bersama Presiden RI memiliki wewenang atas kebijakan ini.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan yang paling utama dari adanya kebijakan fiskal adalah untuk membangun stabilitas atau keseimbangan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berikut ini adalah pembahasannya:

1. Meningkatkan Investasi

Tujuan pertama kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan laju investasi bagi pelaku pasar modal di sektor swasta maupun sektor negara. Dengan begitu, negara akan mendapatkan pendapatan lebih banyak yang diperoleh dari pajak usaha.

2. Menjaga Serta Meningkatkan Perekonomian Negara

Tujuan kedua kebijakan fiskal adalah untuk menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian negara. Dengan diterapkannya kebijakan fiskal, maka diharapkan bahwa ini dapat mempengaruhi semua sektor ekonomi sekaligus memperbaiki segala permasalahan di dalamnya.

3. Membuka Kesempatan Kerja

Tujuan ketiga kebijakan fiskal adalah untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Agar tujuan ini tercapai, kebijakan fiskal berfungsi dalam bidang pengelolaan pengeluaran. Dengan cara ini, lebih banyak pekerjaan diciptakan untuk menyediakan pekerjaan masyarakat dengan baik.

4. Mencegah Inflasi

Tujuan keempat adalah untuk mencegah terjadinya inflasi. Kebijakan ini menjaga harga barang dalam pasar tetap stabil dan terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal menjaga agar negara terhindar dari fluktuasi akibat oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Jenis Kebijakan Fiskal

Apabila dilihat dari sisi ekonomi makro, adapun untuk kebijakan fiskal dibagi dalam dua jenis, yakni kebijakan kontraktif serta ekspansif. Silahkan simak pembahasan berikut untuk informasi lebih lengkapnya:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pertama ada kebijakan fiskal ekspansif yang berperan dalam hal peningkatan penurunan pajak atau peningkatan belanja pemerintah agar agregat demand dalam perekonomian suatu negara meningkat. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran serta mengoptimalkan produk domestik bruto.

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik. Caranya yakni cukup dengan mengubah pengeluaran dan pendapatan oleh pemerintah ketika terjadi kontraksional gap.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kedua ini berperan dalam hal peningkatan pajak atau pengurangan belanja pemerintah agar agregat demand dalam perekonomian yang dimiliki suatu negara dapat diturunkan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil.

Ini adalah kebijakan yang pemerintah terapkan sebagai upaya untuk membuat pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran. Cara kerja dari kebijakan fiskal kontraktif adalah dengan menaikkan tingkat pajak dan menekan belanja negara.

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter tentu memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan tujuan serta fungsi dari kebijakan moneter yang tidak sama dengan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter merupakan sebuah keputusan dari pemerintah untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi melalui berbagai hal yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Yang menjadi tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas jumlah uang beredar. Karena jumlah uang beredar di suatu negara akan dapat mempengaruhi banyak kegiatan ekonomi layaknya suku bunga bank, inflasi, dll.

Mengetahui hal tersebut, ditetapkanlah Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Indonesia, sebagai penanggung jawab serta yang memiliki wewenang melaksanakan kebijakan moneter. Keputusan tersebut telah sesuai dengan UU Kebijakan Moneter Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999.

Tujuan Kebijakan Moneter

Perbedaan lainnya dari kebijakan fiskal dan moneter adalah tujuan utama yang dicapai. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga keseimbangan nilai mata uang rupiah. Simak penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan kebijakan moneter berikut ini:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan yang pertama adalah menjaga ekonomi Indonesia agar dapat berjalan dengan terkendali serta berkelanjutan. Tujuan ini bisa terwujud dicapai dengan menyeimbangkan arus barang/jasa dan peredaran uang.

2. Mengontrol Inflasi

Tujuan yang kedua adalah untuk mengontrol inflasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, maka ditentukanlah kebijakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat serta terjaganya ketersediaan uang di bank.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Tujuan ketiga adalah untuk menjaga harga barang tetap stabil di pasar Indonesia. Dengan stabilnya harga barang, maka rasa percaya masyarakat akan tingkat harga saat ini dan masa depan meningkat.

4. Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional

Tujuan keempat adalah untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan neraca pembayaran internasional. Sebab, kebijakan moneter juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi luar negeri. Tujuan ini bisa dicapai dengan meyeimbangkan barang ekspor dan impor.

Jenis Kebijakan Moneter

Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang dapat dipilih sebagai upaya untuk mengontrol jumlah peredaran uang di Indonesia. Keduanya adalah kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Berikut adalah pembahasan singkatnya:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Jenis pertama adalah kebijakan moneter ekspansif yang dikenal juga sebagai kebijakan uang Longgar. Ini adalah kebijakan moneter yang mana berfungsi mengendalikan ketersediaan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Jenis kedua adalah kebijakan moneter kontraktif yang merupakan kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter jenis ini mengatur agar peredaran uang berkurang ketika perekonomian tengah mengalami inflasi.

Itulah informasi mengenai perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dari pengertian hingga jenis-jenisnya. Kedua kebijakan di atas merupakan keputusan dan peraturan dari pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian. Sehingga, keduanya berperan penting dalam berjalannya suatu negara.

Untuk penjelasan singkatnya, maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan strategi pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan dalam bentuk pajak. Di lain sisi, kebijakan moneter adalah strategi pemerintah mengontrol peredaran uang melalui Bank Indonesia.

Setiap kebijakan yang dijelaskan di atas tentu memiliki kekuatan dan juga batasannya masing-masing. Di dalam kondisi tertentu, kombinasi dari kedua kebijakan tersebut mungkin diperlukan untuk menghidupkan ekonomi yang sedang menurun.